bitungnews.id || BITUNG – Kapolres Bitung AKBP Albert Zai SIK MH, beserta sejumlah Pejabat kepolisian mengunjungi lokasi kegiatan festifal ramadhan kawasan pusat kota, yang rencananya akan berlangsung 1 Maret hingga 30 Maret 2025. Kamis (20/2/2025)
Peninjauan ini dilakukan Kapolres Bitung, bersama pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Bitung Rinto Pakaya dan Vanny Kaunang.
Dalam kegiatan tersebut, Pengurus APPSI menjelaskan beberapa posisi dan lay Out kegiatan, yang rencananya akan terbagi pada dua wilayah festifal.
Kedua wilayah itu adalah kawasan pedagang takjil, makanan jelang buka puasa dan kawasan Senggol para pedagang kaki lima (PKL) serta UMKM.
Pada kesempatan itu, Kapolres juga memberikan berbagai masukan, dan perbaikan pada lay Out kegiatan agar tidak berdampak pada kelancaran aktivitas masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan.
Sebelum meninjau lokasi, Kedatangan Kapolres awalnya berdiskusi dan bertemu sejumlah pengurus APPSI dan puluhan anggota pedagang senggol dan takjil, yang rencananya akan menjadi peserta kegiatan pada festifal Ramadhan, disekretariat kegiatan kawasan eks bank mandiri yang juga Sekretariat Asosiasi Pedahang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera) Kota Bitung.
Dalam kunjungan ke sekretariat kegiatan, Kapolres Bitung yang dikenal humanis namun tegas ini, berdialog dan berdiskusi bersama pengurus APPSI dan para pedagang.
Dalam dialog tersebut Kapolres memberikan berbagai pertanyaan terkait tehknis kegiatan dan persiapan Pelaksanaan, serta dasa-dasar kesepakatan sesama pedagang, dalam melaksanakan kegiatan Festifal Ramadhan 2025 yang rencananya akan dibuka Walikota Bitung Hengky Honandar.
Kapolres juga memberikan berbagai masukan dan saran serta penegasan terhadap beberapa kesepakatan pengelolaan kegiatan, agar tidak menciptakan kerawanan kamtibmas serta menunjang kelancaran kegiatan.
Pada kesempatan itu, beberapa pedagang dan pengurus APPSI menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan tahun 2025 ini, yang akan dibuat berbeda dengan tahun2 sebelumnya.
Jika sebelumnya penagihan jasa sewa dan administrasi kegiatan diputuskan sendiri sejumlah oknum yang dipercayakan menjadi Penanggung Jawab, namun tahun ini besaran Seluruh pembebanan biaya kegiatan diserahkan Seluruhnya untuk diputuskan pedagang dalam Rapat.
Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya isu ” ladang bisnis” yang selama ini dilakukan pengelola pendahulu, dengan menetapkan pembebanan biaya kegiatan secara sepihak dan memberatkan pedagang.
Pada diskusi tersebut Tamrin Arsjad, Rosita Tomayahu, Junus Ishak dan beberapa pedagang lainnya menjelaskan bahwa kegiatan seperti ini sering dilakukan dengan penagihan yang ditetapkan secara sepihak.
Mereka mencontohkan biaya akhir tahun 2024 lalu pada saat pelaksanaan senggol, dimana nilai pembebanan justru dipaksakan diatas 3 jutaan, yang membuat pedagang menjerit.
Kali ini, menurut mereka, nilai pembebanan kegiatan takjil dan senggol justru diserahkan kepada sesama pedagang untuk memutuskan sendiri dalam Rapat. dan angkanya jauh berbeda dan sangat ringan untuk para pedagang.
Pada kesempatan itu, para pedagang juga menjelaskan bahwa isu penagihan sampai 3 jutaan adalah Hoax dan benar fitnah semata. Sebab pada tanggal 28 Januari Lalu pedagang dan perwwkilannya sudah melakukan pertemuan bersama dan menyepakati berbagai pembebanan, dan angkanya jauh dari 3 jutaan.
Justru menurut Pedagang, pada akhir tahun 2024, oknum yang memgatasnamakan BUMD meminta penagihan diatas 3 jutaan bahkan sampai 4 jutaan saat kegiatan senggol berlangsung diakhir tahun.
” Kali ini kami yang berjualan, kami yang bekerja melaksanakan kegiatan, dan kami juga yang menyepakati semua pembebanan. Jadi karena diselenggarakan APPSI maka semua diserahkan kepada pedagang itu sendiri. Tahun ini Kami serasa merdeka dari tagihan memberatkan pak kapolres” Ungkap seorang pedagang dihadapan Kapolres Bitung yang tetap sabar melayani dan berdiskusi.
Begitupun dengan pedagang takjil. beberapa pedagang membenarkan bahwa angka pembebanan sudah disepakati bersama dan itu berlaku adil bagi semua pihak. Justru menurut pedagang, ketika pembebanan biaya kegiatan ini disepakati, maka terungkap bahwa ada pedagang yang selama ini tidak berbayar sesuai kewajiban, karena dipesialkan oleh oknum2 pelaksana Pasar takjil tahun2 sebelumnya.
” angka yang kami sepakat itu sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Dan saat appsi laksanakan tahun ini terungkap ada yang mengeluh dengan nilai kesepakatan, padahal angkanya tidak berubah dari 3 tahun kemarin. Ternyata selama ini yang komplein tidka pernah berbayar atau berbayar dibawah nilai kesepakatan, karena mereka diistimewakan oleh pelaksana sebelumnya. Itu jelas tidak adil ” Ungkap seorang pedagang takjil.
Sementara haji Rinto pakaya Wakil Ketua 1 DPD APPSI Bitung mengungkapkan, fitnahan dan pembohongan dimedia sosial itu ditanggapi organisasi dengan bijak saja. karena kegiatan Festifal Ramadhan Ini adalah rangkaian ibadah bagi kaum muslimin.
” Tahun ini memang berbeda. Dan kami melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Bahkan sebagian besar pengurus juga menyumbang, sebab tidak ada sponsor kegiatan. hanya swadaya kami sendiri. Saya sudah sampaikan ke teman2 untuk berdoa saja, karena Festifal ramadhan tahun ini berbeda. Dilaksanakan dari pedagang, oleh pedagang dan untuk pedagang “, Tegas Rinto Pakaya.
Kapolres Bitung diakhir kegiatan diskusi juga memberikan berbagai saran dan masukan, termasuk diantaranya persoalan keamanan. Dan Haji Rinto Pakaya juga sudah menguraikan bahwa kegiatan penjaga barang, akan melibatkan masyarakat pedagang disekitar kawasan pusat kota, agar ada pemberdayaan bagi mereka dalam mendukung kegiatan Kamtibmas.
