BITUNG, bitungnews.id — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bitung, Paulus Denny Liemitang, menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait dinamika sosial, budaya, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam keterangannya, Paulus menyoroti empat isu penting: keberadaan warga negara asing asal Filipina, evaluasi pelaksanaan Festival Pesona Selat Lembeh (FPSL) 2025, efisiensi penggunaan anggaran menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), serta penguatan sektor perikanan dan kesejahteraan nelayan.
Paulus mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberadaan sejumlah warga negara asal Filipina yang berada di wilayah perairan dan pesisir Kota Bitung. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan sosial maupun keamanan di kemudian hari.
“Kami berharap pihak berwenang dapat melakukan pendataan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Bitung. Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah,” ujar Paulus Denny Liemitang. Sabtu(18/10/25)
Di sisi lain, Paulus juga mengapresiasi pelaksanaan Festival Pesona Selat Lembeh (FPSL) 2025 yang dinilai sukses menggerakkan ekonomi dan mengangkat nama Kota Bitung di kancah nasional. Namun, ia menilai masih ada ruang perbaikan, terutama dalam hal pelibatan penggiat seni lokal.
“Kita patut berterima kasih atas terselenggaranya FPSL yang meriah dan berdampak ekonomi. Namun masih ada kekurangan, terutama dalam hal keterlibatan pelaku seni daerah yang justru terkesan dianaktirikan. Ke depan, pelestarian budaya dan kearifan lokal harus lebih ditonjolkan,” tegasnya.
Menjelang pelaksanaan Porprov, Paulus menyoroti tantangan efisiensi anggaran yang tengah diberlakukan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti menghambat pembangunan, tetapi memastikan setiap rupiah digunakan secara tepat sasaran dan terarah.
“Kita memahami kebijakan efisiensi fiskal dari pusat. Namun di daerah, pemerintah perlu segera mengajukan perbaikan sarana dan prasarana olahraga. Efisiensi bukan berarti memotong pembangunan, melainkan menajamkan arah penggunaan anggaran agar tidak mubazir, sebagaimana pesan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelas Paulus.
Ia menambahkan, persiapan Porprov tetap berjalan meski menghadapi efisiensi anggaran yang ketat. Pemerintah daerah, kata Paulus, berharap kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat dapat membuka ruang bagi pengajuan perbaikan sarana dan prasarana olahraga.
“Tujuan utama efisiensi adalah pembangunan yang terarah, bukan sekadar penyerapan anggaran tanpa hasil,” imbuhnya.
Selain itu, Paulus juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan nelayan serta optimalisasi sektor perikanan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung. Ia mendorong percepatan pembangunan eco fishing port serta penambahan kuota subsidi BBM untuk nelayan agar produktivitas meningkat.
“Kota Bitung memiliki potensi besar di sektor perikanan. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan nelayan dan mempercepat pembangunan eco fishing port. Selain itu, kuota subsidi BBM bagi nelayan harus ditambah agar kegiatan melaut tidak terkendala,” tutup Paulus Denny Liemitang, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bitung.
