Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Kota Bitung

Ketua Fraksi Gerindra Denny Liemitang Soroti Validitas Data Penerima Bansos Saat Reses

76
×

Ketua Fraksi Gerindra Denny Liemitang Soroti Validitas Data Penerima Bansos Saat Reses

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BitungNews.id, Bitung – Anggota DPRD Kota Bitung dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Paulus Denny Liemitang, menyoroti persoalan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) saat menggelar reses di tiga kelurahan di Kota Bitung.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Mawali, Batulubang, dan Winenet Dua, Selasa (31/3/2026), Denny menegaskan penyaluran bantuan pemerintah harus benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang memenuhi kriteria.

Example 300x600

Menurutnya, berbagai program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, hingga bantuan kematian sering kali menjadi sorotan masyarakat ketika data penerimanya tidak akurat.

“Program bantuan sosial harus benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Jangan sampai ada masyarakat yang memenuhi kriteria justru tidak mendapatkan bantuan,” kata Denny dalam pertemuan dengan warga.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bitung itu juga meminta aparat kelurahan, kecamatan, hingga dinas terkait memastikan proses pendataan dilakukan secara transparan dan objektif.

Ia menegaskan, akurasi data menjadi kunci agar program bansos tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Pendataan harus jujur dan akurat. Jangan sampai ada manipulasi data atau penyalahgunaan dalam proses penyaluran bantuan sosial,” ujarnya.

Denny menambahkan, bantuan sosial merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan dan keluarga kurang mampu.

“Bansos adalah instrumen penting untuk menjaga ketahanan ekonomi warga. Karena itu distribusinya harus adil dan transparan,” tambahnya.

Kegiatan reses tersebut juga dihadiri perwakilan Dinas Sosial, aparat kecamatan, serta para lurah dari wilayah setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pendataan serta pengawasan penyaluran bantuan sosial.

“Reses ini bukan hanya menampung aspirasi, tetapi juga menjadi evaluasi agar ke depan penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *