BitungNews.id, Bitung — Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat mulai menuai sorotan di daerah. Di Kota Bitung, Sulawesi Utara, SMK Negeri 6 Bitung yang berada di wilayah pinggiran mengaku belum merasakan manfaat program tersebut, meski telah melalui proses pendataan hingga tiga kali.
Sekolah yang berlokasi di Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari ini menghadapi keterbatasan akses yang cukup serius. Minimnya transportasi umum membuat siswa kesulitan memperoleh makanan di luar lingkungan sekolah, sehingga program MBG dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Ketua Komite SMK Negeri 6 Bitung, Iskandar Soleman, menilai keterlambatan realisasi program tersebut menunjukkan belum optimalnya distribusi kebijakan di lapangan.
“Sekolah kami berada di wilayah pinggiran dengan akses yang sangat terbatas. Tidak ada angkutan umum, bahkan ojek pun jarang melintas. Kondisi ini membuat siswa kesulitan untuk mendapatkan makanan yang layak,” ujar Iskandar, Sabtu (25/4).
Ia mempertanyakan arah prioritas pemerintah dalam menyalurkan program MBG yang seharusnya menyasar sekolah dengan kebutuhan paling mendesak.
“Yang menjadi pertanyaan, sampai saat ini program MBG belum masuk ke sekolah kami. Padahal justru sekolah seperti kami yang paling membutuhkan. Apakah program ini hanya difokuskan ke sekolah-sekolah di pusat kota?” tegasnya.
Lebih lanjut, Iskandar mengungkapkan bahwa pihak sekolah telah mengikuti proses pendataan sejak tahun lalu, namun belum ada tindak lanjut konkret hingga kini.
“Kami sudah tiga kali didata oleh pihak terkait, tetapi realisasi belum juga ada. Kami butuh kepastian karena ini menyangkut kebutuhan dasar siswa,” katanya.
Dengan aktivitas pembelajaran yang padat, termasuk pelaksanaan Tempat Uji Kompetensi (TUK), kebutuhan asupan gizi siswa dinilai semakin krusial untuk menunjang konsentrasi dan performa belajar.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bitung, Dewi Sartika Mellaninyanto, membenarkan bahwa SMK Negeri 6 Bitung telah masuk dalam daftar penerima manfaat MBG, namun realisasi masih menunggu kesiapan infrastruktur pendukung.
“Data sekolah sudah kami input dan tervalidasi. Saat ini pembangunan SPPG yang akan melayani sekolah tersebut masih dalam tahap persiapan. Kami berharap dalam waktu dekat bisa segera beroperasi,” jelas Dewi.
Ia mengakui bahwa keterbatasan kapasitas menjadi kendala utama dalam distribusi program saat ini.
“Kami tidak bisa memaksakan SPPG yang sudah berjalan untuk menambah jumlah sekolah karena ada batas maksimal pelayanan sebanyak 3.000 penerima manfaat. Bahkan beberapa SPPG yang sudah operasional saat ini telah melebihi kapasitas tersebut,” ungkapnya.
Meski demikian, Dewi memastikan seluruh sekolah di Kota Bitung pada akhirnya akan mendapatkan manfaat program MBG secara bertahap.
“Semua sekolah pasti akan terlayani. Namun memang harus menunggu hingga fasilitas pendukung benar-benar siap,” tutupnya.
Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan implementasi program nasional di tingkat daerah, khususnya antara sekolah di pusat kota dan wilayah pinggiran. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah percepatan dan evaluasi distribusi agar program MBG benar-benar tepat sasaran dan tidak meninggalkan sekolah dengan kebutuhan paling mendesak.
