bitungnews.id || BITUNG — Wakil Ketua I DPRD Kota Bitung dari Fraksi Gerindra, Ronald Kansil menegaskan pentingnya percepatan evaluasi terhadap kinerja PT Membangun Sulut Hebat (MSH), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
Hal ini disampaikannya menjelang rencana penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2024 oleh PT MSH pada akhir Juni 2025.
“Kabarnya akhir Juni ini akan disampaikan LPJ tahun 2024 dari PT MSH. Jika proses itu rampung, maka harus segera dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai momen evaluasi total,” ujar Ronald Kansil, Senin (23/6/2025).
Ronald menilai, KEK Bitung memiliki potensi besar yang selama ini belum dimaksimalkan. Menurutnya, langkah evaluasi mendalam, termasuk penyegaran manajemen di tubuh PT MSH, sangat mendesak untuk mengembalikan kepercayaan investor.
“Informasi yang kami terima, kemungkinan besar akan ada penyegaran dalam jajaran direksi PT MSH oleh Pak Gubernur. Kalau itu benar, tentu harapannya agar dilakukan secepatnya. Investor sudah lama menunggu KEK Bitung benar-benar siap menyambut aktivitas industri,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa stagnasi investasi di KEK Bitung selama ini harus menjadi perhatian serius.
“Sudah terlalu lama potensi KEK Bitung ini tidak maksimal. Kita tidak ingin KEK hanya menjadi papan nama tanpa aktivitas ekonomi yang nyata. Karena itu, perubahan dan evaluasi total harus dikawal secara transparan dan profesional,” tegas Kansil.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bitung, Kyrie Inggrit Janis dari Fraksi Gerindra turut menambahkan bahwa pihaknya sangat berharap perubahan manajemen di PT MSH dapat membawa angin segar bagi kemajuan kawasan ekonomi ini.
“Harapan kami, dengan adanya perubahan di BUMD PT MSH, akan membawa dampak positif bagi iklim investasi di KEK Bitung. Ini tentu akan membuka banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat kota Bitung dan sekitarnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang selama ini terhambat,” ungkap Kyrie.
Sebagai informasi, KEK Bitung diresmikan sejak tahun 2019 dengan target menjadi motor penggerak ekonomi di kawasan timur Indonesia, khususnya di sektor industri perikanan, logistik, dan pengolahan ekspor. Namun, sejak peresmiannya, realisasi investasi yang dijanjikan masih belum menunjukkan perkembangan signifikan.
