BITUNG, bitungnews.id – Video seorang lansia menangis meminta perlindungan negara dari dugaan intimidasi aparat di Pulau Sahaung, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, mengguncang ruang publik. Senin (14/7/2025)
Tangisan Karel Lefran Takumansang, warga Desa Lihunu, terekam jelas dalam sebuah video viral yang kini menyebar luas di media sosial, menyuarakan keputusasaan dan ketidakberdayaan masyarakat pesisir dalam menghadapi konflik lahan yang diduga melibatkan aparat penegak hukum (APH).
Seruan ini memantik reaksi cepat dari Mario Mamuntu, tokoh muda Suku Adat Nusa Utara. Dengan tegas, ia meminta Komnas HAM RI dan enam anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara untuk segera turun tangan dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM terhadap warga adat Pulau Sahaung.
“Kami menyaksikan sendiri—seorang lansia menangis di tanah leluhurnya sendiri. Ini bukan sekadar soal sengketa tanah. Ini tentang hak hidup, martabat, dan kehadiran negara yang seharusnya melindungi, bukan mengintimidasi,” tegas Mamuntu.
Dalam pernyataan terbuka, Mamuntu menantang para wakil rakyat asal Sulut untuk tidak diam dan segera menunjukkan keberpihakan nyata pada rakyat.
Ia menyebut langsung nama-nama yang kini duduk di Senayan: Martin D. Tumbelaka, Rio Dondokambey, B.Sc., Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow, Christiany Eugenia Paruntu, Felly Estelita Runtuwene, S.E., Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M.
“Kami meminta dengan hormat, tetapi juga mendesak dengan tegas: datanglah ke Pulau Sahaung. Dengarkan suara rakyat. Jangan tunggu ada korban berikutnya,” ujar Mamuntu.
Menurutnya, mandat konstitusional DPR RI bukan sekadar legislasi dan anggaran, tetapi juga pengawasan dan perlindungan terhadap hak asasi warga—terlebih masyarakat adat dan pesisir yang kerap terpinggirkan dari sistem hukum nasional.
Mamuntu juga menyerukan Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi independen. Ia menekankan, dugaan keterlibatan aparat dalam kasus ini perlu diungkap secara transparan agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap negara.
“Jika benar aparat bermain dalam konflik tanah, maka ini bukan lagi urusan lokal, tapi pelanggaran HAM struktural,” katanya.
Pulau Sahaung mungkin hanya titik kecil di peta, namun kini menjadi panggung besar tempat diuji keberpihakan negara terhadap rakyatnya. Opa Karel, dengan tubuh renta dan suara gemetar, kini menjadi simbol jeritan warga yang lama terpinggirkan oleh sistem.
“Kami tidak minta lebih. Kami hanya ingin negara hadir. Hargai kami sebagai manusia,” demikian kutipan dari video yang mengundang simpati dan kemarahan publik. Rakyat menanti, Apakah negara berpihak pada kekuasaan atau pada suara rakyat yang tersisih?
