BITUNG, bitungnews.id — Kunjungan kapal pesiar mewah MS Odyssey (Villa Vie Residences) berbendera Bahamas di Pelabuhan Samudera Bitung, Kamis (23/10/2025), bukan hanya menyita perhatian karena kemegahannya, tetapi juga memunculkan tanda tanya besar soal profesionalisme penyelenggara acara penyambutan.
Di balik tarian Cakalele, musik Kolintang, dan sambutan meriah dari ratusan pelajar, publik justru menyoroti baliho utama di area pelabuhan yang memajang wajah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bitung, Pinkan Kapoh, bukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung sebagaimana lazimnya dalam kegiatan resmi berskala internasional
Kapal pesiar yang dikapteni Mr. You Qleu Valintine itu diterima secara resmi oleh Asisten III Setda Kota Bitung, Drs. Benny Lontoh, M.A, mewakili kepala daerah, bersama unsur Forkopimda dan jajaran Pemkot Bitung.
Namun publik terlanjur mempertanyakan mengapa simbol kota, yakni wajah kepala daerah, justru absen di ruang utama penyambutan?
Saat dikonfirmasi, General Manager Pelindo Regional 4 Bitung, James David Hukom, menyebut bahwa baliho tersebut merupakan inisiatif dari pihaknya.
“Itu dari Pelindo balihonya, bro,” ujar James singkat melalui pesan kepada wartawan.
Sementara itu, Kadis Pariwisata Pinkan Kapoh mengaku kaget fotonya terpampang di lokasi utama pelabuhan.
“Itu bukan area kami, tapi Pelindo. Saya juga kaget melihat baliho tersebut,” ujarnya.
“Baliho resmi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebenarnya sudah kami pasang di area Rumah Kreatif Bitung, bukan di pelabuhan,” tambahnya.
Kisruh baliho ini menjadi cermin lemahnya koordinasi lintas instansi, terutama antara Dinas Pariwisata dan Pelindo, dalam menangani momen strategis yang membawa nama baik Kota Bitung di mata dunia.
Padahal, kedatangan kapal pesiar asing seperti MV Odyssey seharusnya menjadi ajang promosi pariwisata dan reputasi kota pelabuhan internasional, bukan justru menimbulkan kesan tumpang-tindih dan ketidakteraturan.
Sejumlah pemerhati pariwisata menilai, absennya wajah kepala daerah pada baliho resmi sambutan kapal pesiar merupakan kelalaian dalam tata kelola protokoler yang bisa menurunkan kredibilitas Pemkot Bitung di hadapan wisatawan dan mitra internasional.
Kejadian ini diharapkan menjadi evaluasi bagi Pemkot Bitung dan seluruh pihak terkait.
Kegiatan berskala internasional menuntut profesionalisme dan keseragaman pesan visual terutama ketika menyangkut simbol pemerintahan daerah.
“Koordinasi lintas sektor harus diperkuat. Jangan sampai kegiatan yang membawa nama baik kota justru menimbulkan kebingungan di lapangan,” ujar salah satu pemerhati pariwisata lokal.
Bitung dikenal sebagai kota pelabuhan modern dengan potensi wisata bahari kelas dunia. Namun insiden seperti ini menunjukkan bahwa promosi pariwisata bukan hanya soal atraksi, melainkan juga soal ketepatan simbol dan etika komunikasi publik.
