BITUNG, bitungnews.id — Anggota DPRD Kota Bitung, Ramlan Ifran, menyoroti meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah mandiri sebagai kemajuan penting dalam budaya lingkungan di kota tersebut.
Hal itu ia sampaikan dalam agenda reses masa persidangan pertama tahun kedua Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Daerah Pemilihan I Kecamatan Maesa, Senin (2/12).
Kegitan tersebut yang dipusatkan di kawasan Lorong Ketapang dan Candi, Bitung Barat I, menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan warga untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait persoalan lingkungan, banjir, serta ketepatan data penerima bantuan sosial pemerintah.
Dalam kunjungannya, Ramlan mengapresiasi budaya baru warga yang mulai disiplin membuang sampah langsung ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
“Saya lihat masyarakat tidak lagi bergantung penuh pada petugas. Mereka mulai membiasakan diri membuang sampah dari rumah ke TPS terdekat,” kata politisi Nasdem yang akrab disapa Haji Oland itu.
Menurutnya, perubahan perilaku tersebut merupakan fondasi penting bagi penyelesaian persoalan sampah di tingkat kota.
“Kalau semua warga di Bitung bisa seperti ini, saya yakin persoalan sampah sudah setengah selesai. Kesadaran ini jauh lebih mahal daripada fasilitas,” tegasnya.
Selain persoalan lingkungan, warga juga menyoroti adanya ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Mereka menilai masih ada penerima yang tidak memenuhi kriteria, sementara yang berhak justru belum tersentuh bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Ramlan menegaskan perlunya evaluasi dan pembaruan data berbasis akurasi.
“Tugas kami bersama pemerintah kota adalah memastikan pendataan penerima bantuan dilakukan secara optimal. Bantuan harus tepat sasaran,” ujarnya.
Pada sektor penanggulangan banjir, warga meminta pemerintah menyiapkan langkah yang lebih konkret. Ramlan menyebut ada dua pendekatan teknis yang dapat diterapkan jika relokasi tidak memungkinkan, yakniPembuatan sumur resapan, Penggunaan mesin alkon untuk membuang air ke laut, seperti model yang pernah diterapkan di Tanjung Priok.
“Kalau relokasi tidak memungkinkan, kita harus pakai solusi teknis. Ini akan saya bahas dengan wali kota dan perangkat dinas,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Ramlan memastikan seluruh aspirasi warga akan dibawa ke rapat paripurna DPRD sebagai bentuk komitmen penyelesaian masalah melalui jalur kebijakan resmi.
“Saya bangga karena masyarakat bukan hanya menuntut, tapi punya kesadaran dan solusi. Ini harus jadi contoh bagi wilayah lain,” tutupnya.
