bitungnews.id || Bitung – Di tengah dinamika dunia pers yang semakin kompleks, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bitung menyampaikan peringatan keras terhadap munculnya kelompok-kelompok yang mengklaim sebagai bagian dari PWI tanpa legitimasi hukum. Kamis (1/5/2025)
PWI Bitung menegaskan bahwa hanya ada satu struktur organisasi resmi yang diakui oleh PWI Pusat — dipimpin oleh Ketua Muaz Taizar Basalamah, Sekretaris Giyat Eko Prasetyo, dan Bendahara Yaser Baginda.
Pernyataan ini muncul setelah beredarnya aktivitas yang mengatasnamakan PWI namun dijalankan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki keabsahan sebagai bagian dari organisasi profesi jurnalis tertua di Indonesia itu.
“Kami tidak sedang menjaga kursi atau jabatan. Kami menjaga nama baik organisasi yang menaungi wartawan profesional dan berintegritas. PWI bukan kendaraan politik, apalagi alat legitimasi kelompok tertentu,” ujar Ketua PWI Bitung, Muaz Taizar Basalamah.
Menurutnya, klaim sepihak oleh oknum yang tidak memiliki dasar hukum bukan hanya berpotensi menyesatkan masyarakat dan pemerintah daerah, tapi juga merusak ekosistem pers yang sedang diperjuangkan agar tetap sehat dan independen.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini pembajakan nama organisasi yang sudah berdiri sejak masa kemerdekaan. Wartawan yang sejati bekerja dengan etika dan fakta, bukan dengan klaim palsu dan manipulasi,” tambahnya.
Dalam rilis resminya, PWI Bitung menyampaikan tiga poin penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan:
1. Meminta Pemerintah Kota Bitung bersikap tegas dengan tidak mengakui atau melibatkan pihak-pihak yang mengaku sebagai PWI tanpa legalitas dari PWI Pusat maupun cabang sah.
2. Mendorong klarifikasi terbuka terhadap kelompok tersebut demi menghindari tumpang tindih kelembagaan dan mencegah konflik kepentingan.
3. Menyerukan agar kerja sama di bidang pers dilakukan secara selektif dan hanya melalui struktur organisasi resmi yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
Muaz menekankan bahwa pernyataan ini bukan semata untuk membela organisasi, melainkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap profesi jurnalis dan institusi media yang kredibel.
“PWI bukan rumah siapa-siapa, ini rumah kita bersama. Tapi seperti rumah yang baik, ia punya pintu, punya aturan, dan tidak bisa dimasuki siapa saja tanpa etika,” tandasnya.
PWI Bitung juga mengingatkan seluruh mitra strategis — baik instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta — untuk berhati-hati dalam menjalin kemitraan dengan pihak yang mengklaim sebagai bagian dari PWI tanpa bukti keanggotaan yang sah.
“Kalau hari ini kita biarkan nama organisasi dicatut tanpa dasar, besok bisa jadi profesi wartawan tak lagi dihormati. Kami berdiri bukan untuk membungkam, tapi untuk meluruskan,” tutup Taizar.
