Bitung, bitungnews.id — Gelombang kritik publik terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bitung, Ir. Ignatius Rudy Theno, ST., MT., semakin menguat. Kali ini, suara keras datang dari aktivis muda Kota Bitung, Nando Lengkong, yang melalui akun Facebook pribadinya menuliskan surat terbuka berisi desakan agar Sekda mundur dari jabatannya.
Dalam surat terbuka itu, Nando menilai Sekda terlalu sering membuat keputusan yang tidak berpihak pada rakyat. Sorotan tajam ia tujukan pada besaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan, sesuatu yang dinilai sangat tidak sebanding dengan kondisi masyarakat Bitung yang masih berjuang dengan pendapatan di kisaran Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Regional (UMR).
“Lebih baik Anda mundur secara terhormat, jangan menunggu pensiun yang sudah tidak lama lagi. Banyak keputusan yang Anda ambil tidak berpihak pada kepentingan rakyat pada umumnya. TPP Anda naik sampai Rp100 juta lebih per bulan, ini sangat tidak relevan dengan UMP/UMR maupun pendapatan rakyat Bitung pada umumnya. Terlalu banyak kebijakan yang dihalalkan untuk menguntungkan diri sendiri, termasuk pergi ke acara perkawinan saja menggunakan anggaran perjalanan dinas, sementara banyak masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari berbagai sektor. Jangan paksa kami turun ke jalan untuk menyuarakan hal ini.” Tulis Nando dalam Surat Terbuka di Facebook
Postingan itu segera menuai perhatian warganet, bahkan menimbulkan diskusi hangat di berbagai platform media sosial. Beberapa warga menilai kritik tersebut mewakili keresahan masyarakat, terutama terkait transparansi dan keadilan dalam penggunaan anggaran daerah.
Nando juga memberi sinyal keras, jika pemerintah daerah terus menutup mata terhadap suara rakyat, maka langkah turun ke jalan akan ditempuh. “Ini bukan ancaman personal, tapi dorongan moral agar pejabat publik benar-benar kembali pada fungsi utama melayani masyarakat,” tegasnya.
Kritik ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap akuntabilitas pejabat daerah. Penggunaan dana perjalanan dinas untuk kegiatan pribadi, seperti menghadiri acara pernikahan, menjadi salah satu contoh yang dipertanyakan publik.
Sejumlah pengamat menilai, pernyataan seperti ini bisa menjadi momentum penting bagi masyarakat sipil untuk mengawal transparansi pengelolaan anggaran daerah, sekaligus menekan pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyangkut dana rakyat.
